LIMA PULUH KOTA, Situjuh Banda Dalam – Perjuangan Bupati Lima Puluh Kota, H. Safni Sikumbang, untuk menghadirkan Sekolah Rakyat sebagai salah satu program strategis Presiden Prabowo Subianto di wilayahnya akhirnya membuahkan hasil. Keberhasilan ini tak lepas dari dukungan signifikan Wakil Gubernur Sumatera Barat, Vasko Ruseimy.
Pemerintah Pusat resmi menetapkan Kabupaten Lima Puluh Kota sebagai tambahan lokasi pembangunan Sekolah Rakyat di Sumatera Barat. Sebelumnya, program ini hanya direncanakan untuk dua daerah, yaitu Kabupaten Solok dan Dharmasraya.
Kepastian tersebut diperoleh setelah pertemuan antara Wagub Sumbar Vasko Ruseimy, Bupati Lima Puluh Kota Safni Sikumbang, dan Bupati Solok Jon Firman Pandu dengan jajaran Sekretariat Jenderal Kementerian Sosial serta Direktorat Jenderal Strategis Kementerian PUPR di Jakarta.
“Dari hasil koordinasi, Sumatera Barat mendapat tambahan satu lokasi pembangunan Sekolah Rakyat. Setelah Solok dan Dharmasraya, kini juga di Kabupaten Lima Puluh Kota,” ujar Vasko di Jakarta.
Vasko menegaskan bahwa sinergi antara pemerintah daerah dan kementerian teknis merupakan faktor utama percepatan program prioritas nasional. Menurutnya, kehadiran kepala daerah dalam koordinasi langsung menunjukkan komitmen konkret untuk memperjuangkan pembangunan yang memberi dampak langsung kepada masyarakat.
“Daerah harus aktif, komunikatif, dan siap bergerak. Semakin cepat kita menyiapkan dukungan dan lahan, semakin cepat pula manfaat program ini dirasakan masyarakat,” tegasnya.
Bupati Lima Puluh Kota, Safni Sikumbang, menyampaikan bahwa penetapan daerahnya sebagai lokasi pembangunan Sekolah Rakyat merupakan langkah strategis dalam membuka akses pendidikan lebih merata, terutama bagi anak-anak dari keluarga pra sejahtera.
“Program ini sangat berarti bagi anak-anak dari keluarga miskin di Lima Puluh Kota. Kami siap mendukung penuh agar pembangunan dapat segera dimulai,” ujarnya.
Sekolah Rakyat merupakan inisiatif Pemerintah Pusat yang ditujukan untuk anak-anak dari keluarga miskin ekstrem, khususnya mereka yang masuk kategori desil 1—2 dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTKS). Program ini menjadi salah satu terobosan strategis untuk menekan kesenjangan pendidikan dan memperluas akses layanan pendidikan bagi masyarakat yang paling membutuhkan.
Dengan masuknya Lima Puluh Kota sebagai salah satu lokasi pembangunan, Sumatera Barat kini menjadi provinsi dengan tiga daerah pelaksana Sekolah Rakyat.
